Sungai Penuh MSNC – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi R4 memadati halaman Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Jumat (8/8/2025). Dengan wajah penuh harap dan nada suara lantang, mereka menuntut kejelasan nasib serta mendesak agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kedatangan mereka langsung disambut Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, bersama sejumlah anggota dewan. Audiensi pun digelar di ruang rapat utama DPRD untuk menampung aspirasi dan keluhan para honorer yang telah lama mengabdi.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Aliansi R4 menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakpastian status mereka, meski telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap II. Mereka menegaskan, tanpa adanya kepastian hukum, ribuan honorer terancam kehilangan pekerjaan di penghujung 2025.
Ketua Aliansi R4, Resi Yusis, menegaskan bahwa pengabdian mereka bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk loyalitas yang seharusnya dibalas dengan kepastian dan penghargaan dari negara.
“Kami bukan hanya menuntut hak, tapi meminta keadilan. Kami sudah melalui seleksi resmi, mengabdi bertahun-tahun, dan membantu pelayanan publik. Jangan sampai kami dirumahkan sebelum ada kepastian status. Kami minta DPRD berdiri di barisan kami,” tegas Resi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Hutri Randa berkomitmen akan membawa persoalan ini ke meja eksekutif dan instansi teknis terkait. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam terhadap nasib para honorer.
“Kami sudah mendengar langsung suara hati saudara-saudara sekalian. Persoalan ini akan kami tindak lanjuti, dan kami akan mendorong agar ada solusi konkret. Mohon bersabar, proses ini sedang berjalan,” ujar Hutri.
Aksi ini menjadi gambaran nyata kegelisahan para honorer R4 yang berada di ujung ketidakpastian. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya memberi janji, tetapi juga langkah nyata demi menyelamatkan ribuan pengabdi setia dari ancaman kehilangan pekerjaan.
