Gelombang Aspirasi: Influencer dan Publik Bawa 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR RI

JAKARTA, MEDIA SINDENT – Sejumlah influencer secara resmi menyerahkan dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” kepada DPR RI di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jalan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Salah satu poin penting dalam tuntutan tersebut menekankan penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

Influencer yang hadir antara lain Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Abigail Limuria, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, Jerome Polin, serta sejumlah tokoh digital lainnya bersama perwakilan masyarakat sipil. Mereka tiba sekitar pukul 14.30 WIB dan secara resmi menyampaikan 17 tuntutan jangka pendek serta 8 tuntutan jangka panjang melalui jalur formal DPR RI.

Rombongan diterima langsung oleh anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, didampingi Kawendra, serta anggota Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

Dalam kesempatan itu, Andovi da Lopez turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 11 warga Indonesia dalam aksi yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025.

“Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, Septinus Sesa, Sarinawati, Akbar Basyri, Syaiful Akbar, Rusmadiansyah, Sumari, Rheza Sendy Pertama, Iko Juliant Junior, Andika Luthfi Falah, dan Budi Hariyadi,” ucap Andovi.
“Kami hadir di sini untuk menyerahkan surat resmi kepada DPR. Dan sebelum ada yang bertanya kenapa, saya tegaskan: saya adalah Andovi da Lopez, warga Depok 2 Timur, Rakyat Indonesia.”

Isi Dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat”

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu:

1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil dan penghentian kriminalisasi demonstran.

2. Pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya.

3. Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk fasilitas pensiun seumur hidup.

4. Publikasi transparan anggaran DPR: gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas.

5. Pemeriksaan anggota DPR bermasalah oleh BK DPR dan KPK.

6. Pemberian sanksi tegas atau pemecatan anggota DPR yang melanggar etika.

7. Komitmen partai politik untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Dialog publik terbuka antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

9. Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.

10. Penghentian kekerasan oleh aparat kepolisian.

11. Proses hukum transparan terhadap pelaku kekerasan aparat.

12. TNI segera kembali ke barak.

13. Disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil di masa krisis.

15. Jaminan upah layak bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia.

16. Langkah darurat mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.

17. Dialog terbuka dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun:

1. Reformasi besar-besaran DPR.

2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.

3. Penyusunan reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.

6. TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.

7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.