JAKARTA, MEDIA SINDENT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons tuntutan 17+8 yang belakangan ramai disuarakan publik. Melalui rapat konsultasi pimpinan bersama fraksi-fraksi, DPR menetapkan enam poin keputusan penting yang diumumkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Dasco menegaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh sekaligus komitmen DPR untuk lebih transparan.
“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan Kamis, 4 September 2025,” ujar Dasco.
Enam Keputusan DPR RI:
-
Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
-
Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, berlaku mulai 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan resmi kenegaraan.
-
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, mencakup biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
-
Penghentian hak-hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya.
-
Tindak lanjut penonaktifan anggota DPR dengan melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mahkamah partai masing-masing.
-
Penguatan transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Keputusan tersebut, kata Dasco, telah ditandatangani langsung oleh pimpinan DPR RI, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Menurut lansiran VOI.ID, kebijakan ini menjadi jawaban atas gelombang kritik publik yang menilai DPR terlalu boros menggunakan anggaran negara. “Dengan keputusan ini, DPR ingin menunjukkan keseriusan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat kepercayaan rakyat,” tulis VOI.ID dalam laporannya.
Dasco menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Langkah ini adalah bagian dari komitmen DPR untuk melakukan perbaikan total dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.”
